PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
NAMA : ALIVIA IRZA FADILLA
NIM : 222010200197
KELAS : 3/A4
DOSEN PENGAMPU : TOFAN TRI NUGROHO, S.E.,M.M.
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
1.MASALAH PENGANGGURAN
Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja tidak bekerja, sedang mencari kerja, dan bersedia bekerja. Pengangguran merupakan suatu masalah ekonomi yang serius karena dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik.
JENIS PENGANGGURAN BERDASARKAN PENYEBABNYA
- Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya proses pencarian pekerjaan yang membutuhkan waktu.
- Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar.
- Pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya fluktuasi ekonomi yang menyebabkan penurunan permintaan akan barang dan jasa.
- Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena berkembangnya teknologi yang menggantikan pekerja pada sebuah bidang.
- Pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab.
- Pengangguran terselubung,yaitu keadaan seseorang yang terpaksa bekerja di sebuah pekerjaan yang bukan bidang keahliannya karena tuntutan ekonomi.
- Pengangguran musiman,yaitu keadaan seseorang yang tidak bekerja karena adanya perubahan musim.
- Setengah menganggur adalah keadaan seseorang yang bekerja kurang dari waktu kerja normal.
- Tujuan bersifat ekonomi
Tujuan bersifat ekonomi pemerintah dalam mengatasi pengangguran antara lain untuk menekan angka pengangguran terbuka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain pelatihan keterampilan kerja, pemberian insentif bagi pengusaha untuk merekrut pekerja baru, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.
- Tujuan bersifat sosial politik
Tujuan bersifat sosial politik pemerintah dalam mengatasi pengangguran antara lain mengurangi pengangguran terutama di kalangan pemuda, memberdayakan masyarakat miskin dan rentan, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Beberapa program yang dilakukan antara lain program padat karya, bantuan sosial, pelatihan kewirausahaan, dan pendidikan kecakapan hidup.
- Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga
- Menghindari masalah kejahatan
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus- menerus dalam jangka waktu tertentu .Inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang karena cepatnya uang beredar.
JENIS JENIS INFLASI
👉Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) adalah inflasi yang terjadi karena permintaan terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi perekonomian. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa pertumbuhan ekonomi yang pesat, ketika tingkat pengangguran rendah dan pendapatan masyarakat tinggi.
👉Inflasi desakan biaya (cost push inflation) adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi barang dan jasa, misalnya karena kenaikan harga bahan baku upah atau pajak. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa krisis ekonomi, ketika terjadi gangguan pada penawaran barang dan jasa.
👉Inflasi diimpor (imported inflation) adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. Inflasi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai tukar mata uang, inflasi negara mitra dagang, atau kebijakan pemerintah terkait impor.
INFLASI MERAYAP DAN HIPERINFLASI
Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi dua atau tiga persen per tahun.
Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat.
EFEK BURUK INFLASI
Inflasi tinggi sangat merugikan perekonomian dan masyarakat.
- Inflasi menghambat pertumbuhan ekonomi karena penurunan investasi dan tabungan.
- Inflasi juga menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
- Upah Kelompok berpenghasilan tidak mengikuti kenaikan harga sedangkan Masyarakat berpenghasilan tidak tetap upahnya merosot drastis. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ketimpangan pendapatan makin melebar.
3. MASALAH PENGANGGURAN DAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara terutama melalui pajak dan belanja pemerintah. Efek kebijakan fiskal dapat dianalisis dengan dua pendekatan yaitu:
• Pendekatan Y = AE (pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat)
Dalam pendekatan ini kebijakan fiskal ekspansif (menurunkan pajak/meningkatkan belanja pemerintah) akan meningkatkan pengeluaran agregat ,pendapatan nasional,dan kesempatan kerja. sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif (menaikkan pajak/menurunkan belanja pemerintah) akan menurunkan pengeluaran agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja.
• Pendekatan analisis AD-AS (permintaan agregat dan penawaran agregat)
Dalam pendekatan ini kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan permintaan agregat yang akan menaikkan tingkat harga dan output ekonomi. sebaliknya kebijakan fiskal kontraktif akan menurunkan permintaan agregat yang akan menurunkan tingkat harga dan output ekonomi.
KEBIJAKAN MONETER DAN MASALAH PENGANGGURAN
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga terutama melalui operasi pasar terbuka, diskonto, dan rasio cadangan.
Kebijakan moneter dan masalah pengangguran juga dapat dianalisis dengan pendekatan analisis AD-AS. Dalam pendekatan ini kebijakan moneter ekspansif (meningkatkan jumlah uang beredar/menurunkan suku bunga) akan meningkatkan permintaan agregat sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran sebaliknya kebijakan moneter kontraktif (menurunkan jumlah uang beredar/menaikkan suku bunga) akan menurunkan permintaan agregat. hal ini akan menurunkan kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran
KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENGATASI INFLASI
Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan fiskal kontraktif yaitu dengan menaikkan pajak atau menurunkan belanja pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan permintaan agregat yang akan menurunkan tingkat harga dan output ekonomi. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas harga.
KEBIJAKAN MONETER UNTUK MENGATASI INFLASI
Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan moneter kontraktif yaitu dengan menurunkan jumlah uang beredar atau menaikkan suku bunga. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan permintaan agregat yang akan menurunkan tingkat harga dan output ekonomi. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas harga.
KEBIJAKAN FISKAL ATAU KEBIJAKAN MONETER
Pemilihan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter tergantung pada kondisi ekonomi , tujuan kebijakan, dan efektivitas kebijakan. Secara umum kebijakan fiskal lebih efektif untuk meningkatkan output ekonomi dan kesempatan kerja sedangkan kebijakan moneter lebih efektif untuk menjaga stabilitas harga.
4. KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN
Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran agregat. Kebijakan segi penawaran dapat berupa kebijakan fiskal segi penawaran atau kebijakan moneter segi penawaran. Kebijakan ini akan meningkatkan penawaran agregat yang akan menurunkan tingkat harga dan meningkatkan output ekonomi. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengatasi masalah pengangguran dan inflasi.

Komentar
Posting Komentar